Seluruh PPPK dan PNS Harus Tahu Ini, Jangan Salah Kaprah

Terbitnya Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) masih menimbulkan tnda tanya di kalangan honorer K2.

Seluruh PPPK dan PNS Harus Tahu Ini, Jangan Salah Kaprah

Pasalnya, ada ketentuan gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi daerah dialokasikan di APBD.

Baca Juga : Soal PPPK, Simak Pernyataan Tegas Pimpinan Komisi X Kepada Mas Nadiem

"Wah, kalau gaji PPPK ditanggung daerah bisa dipastikan 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK tidak akan terakomodir semua. Sebab, tidak semua daerah punya kelebihan fiskal," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi kepada JPNN.com, Jumat (2/10).

Selain itu, lanjut Cecep, bila gaji dan tunjangan dibebankan ke APBD, akan banyak daerah yang tidak membuka rekrutmen PPPK.

Baca Juga : Honorer K2 Pensiun sebelum Terima NIP PPPK Maka Bukan ASN Ini Penjelasannya

Akibatnya honorer K2 yang belum terakomodir dalam PNS maupun PPPK semakin tidak jelas nasibnya.

Lantas benarkah gaji PPPK dibebankan ke daerah?

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, gaji seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik pusat maupun daerah, di pusat dan daerah semua ditanggung negara. 

Baca Juga :  Terbit Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, Alhamdulillah

"Jadi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) itu ditanggung APBN/APBD itu artinya untuk alokasi anggaran. Sumber anggarannya dari Dana Alokasi Umum (DAU)," kata Bima yang dihubungi terpisah.

DAU ini, lanjutnya, ditransfer ke daerah dan masuk dalam APBD. Jadi daerah harus tetap mengalokasikannya dalam APBD untuk belanja aparatur.

Baca Juga : Asyik Bantuan Pemerintah Rp 3,55 Juta Langsung Ditransfer Cukup dari HP Isi Nomor KTP KK ke 5,6 Juta Orang Masih Kebagian

Perpres 98 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Baca Juga : BKN Siap Terbitkan NIP Bagi 45.949 Tenaga Honorer (PPPK)

Kemudian Pasal 6 menyebutkan Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. 

Untuk penjelasan pasal 6 ini, Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko mengatakan, besaran gaji PPPK dilebihkan 15 persen sebagai hitungan pajaknya.

Baca Juga : Gaji Perdana CPNS 2019 Cair Desember, PPPK Bagaimana ?

Baca Juga :  Seluruh PPPK Sudah Bisa Tahu Jumlah Gaji Masing-masing

Ini agar ketika menerima gajinya, nominalnya sama seperti PNS.

"Jadi bukan gaji PPPK lebih besar dari PNS ya. Itu sengaja ditambahkan 15 persen untuk kompensasi pemotongan pajak penghasilan. Jadi misalnya gaji PNS Rp 100 ribu, PPPK Rp 115 ribu. Namun, gaji PPPK dipotong 15 persen sehingga yang diterima Rp 100 ribu seperti PNS. Ini harus dipahami seluruh PNS maupun PPPK. Jangan sampai salah kaprah," pungkasnya. (esy/jpnn)

Baca Juga: Cara Mudah Daftar BLT Pegawai NON PNS Pakai KTP: 5,9 Juta Orang Sudah Cair, Ini Syaratnya


Kesulitan Membuat Twibbon???
Pasti Kmi bantu 
Cukup Klik WA dibawah ini


Ingat Gratis yaaaa....

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel